Babak Baru Penyelidikan Bendungan Libya yang Tewaskan Puluhan Ribu Korban

PARBOABOA, Jakarta – Banjir yang menimpa Libya beberapa waktu yang lalu, menyebabkan tewasnya 11.300 korban jiwa. Banjir yang disebabkan karena ambruknya dua bendungan tersebut, saat ini menjalani babak paru penyelidikan oleh Pemerintah Libya.

Al-Sediq Al Sour, Jaksa Agung Libya mengatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki bendungan tersebut mulai dari alokasi dana pemeliharaan, otoritas kota, juga pemerintahan sebelumnya.

Dalam proses penyelidikan itu, akan melibatkan para penyelidik dari berbagai wilayah di Libya.

Nantinya, siapapun pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian, akan diambil tindakan tegas oleh jaksa dengan kasus pidana lalu mengirimkannya ke pengadilan.

Sebelumnya, pada Sabtu (16/9/2023) Abdel-Moneim al-Agaithi, Wali Kota Derna diberhentikan sementara untuk menunggu proses penyelidikan atas banjir bandang yang terjadi.

Sementara itu, Jalel Harchaoui, pengamat Libya di Royal Unite Services Institute for Defense and Security Studies di London, mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan jaksa dapat menjadi tantangan bagi otoritas kehakiman di Libya.

Hal tersebut dikarenakan, terdapat berbedaan otoritas yang memimpin Libya yakni otoritas timur dan barat.

Perbedaan Otoritas Timur dan Barat Libya

Setelah jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya terperangkap dalam konflik internal persaingan pemerintahan di wilayah timur dan barat Libya.

Di wilayah barat Libya, pemerintahan berpusat di ibu kota Tripoli dikenal sebagai Government of National Accord (GNA).

Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj hingga Oktober 2020. GNA memiliki pengakuan internasional yang luas dan mendapat dukungan dari berbagai negara, termasuk Turki dan Qatar.

Di sisi lain, di wilayah timur Libya, pemerintahan berpusat di Tobruk dan Benghazi dikenal sebagai Government of National Unity (GNU), yang terbentuk setelah kesepakatan politik pada tahun 2021.

GNU mendapat dukungan dari Laksamana Khalifa Haftar dan Tentara Nasional Libya (LNA).

Kedua pemerintahan ini terlibat dalam konflik bersenjata. Meskipun telah ada upaya perdamaian dan diplomasi, situasinya tetap kompleks dan masih berpecah.