Jokowi: Pemerintah Segera Upayakan Evakuasi 20 WNI Korban TPPO dari Myanmar

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mengevakuasi 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

Jokowi menilai bahwa para WNI tersebut telah tertipu dan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau pusat perbelanjaan yang berada di Sarina, Jakarta pada Kamis, 4 Mei 2023.

“Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana. Ini kan penipuan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh mereka,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan agar para WNI itu bisa segera kembali ke Tanah Air.

“Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu, sedang berusaha untuk melakukan evakuasi. Jadi kita sedang berusaha untuk membawa, mengevakuasi mereka keluar dari Myanmar,” tandasnya.

Diketahui, sebanyak 20 korban TPPO disekap di Myawaddy, Myanmar.

Keduapuluh WNI itu diberangkatkan ke Myanmar tanpa prosedur melalui jalur air dari Bangkok, Thailand oleh dua orang pelaku dengan modus menawarkan pekerjaan.

Para WNI ini diduga dipekerjakan perusahaan online scam untuk menjadi penipu online dengan gaji menggiurkan mulai dari 12 hingga 25 juta rupiah.

Namun sayang, kenyataan tak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Para korban TPPO tersebut malah dipaksa bekerja selama 17-19 jam, diberikan hukuman fisik, ancaman denda jika ingin keluar, hingga dijual lagi jika tak menguntungkan perusahaan.

Belakangan beredar hingga menjadi viral di media sosial sebuah video korban TPPO yang dinarasikan sebagai WNI terjebak di Myanmar.

Menanggapi hal ini, KBRI Yangon, Myanmar menegaskan jika pihaknya telah melakukan langkah-langkah pelindungan kepada WNI korban TPPO, illegal entry dan yang bekerja di perusahaan tidak terdaftar di Myanmar.

Adapun langkah yang dimaksud adalah berkoordinasi dengan otoritas Myanmar serta meminta bantuan kepada pihak-pihak setempat lain yang dipandang dapat berkontribusi atas kasus tersebut.

Selain itu, KBRI Yangon juga turut berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat sambil terus melakukan komunikasi dengan keluarga atau kerabat korban.