Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Sahroni (Dok: kompas.com)

Kasus Kematian Brigadir J: Komisi III DPR Minta Polri Buka Hasil Autopsi

Dimas | Politik | 22-07-2022

PARBOABOA, Jakarta – Penyidikan kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat hingga kini masih menjadi pusat perhatian oleh sejumlah pihak. Kali ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut buka suara terkait kasus tersebut.

Sahroni menyebutkan, Polri harus menyampaikan hasil autopsi Brigadir J secara menyeluruh kepada publik. Hal ini, dikatakan Sahroni, penting dilakukan untuk mencegah timbulnya spekulasi.

"Hasil autopsi harus menyeluruh, tidak bisa satu-satu, itu akan dianggap berspekulasi. Lebih baik terbuka secara langsung agar publik tahu benar perkara tersebut. Presiden juga sudah sampaikan dibuka apa adanya," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (22/7).

Ia mengatakan bahwa Polri juga harus mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan hasil autopsi Brigadir J. Pasalnya, informasi soal hasil autopsi Brigadir J yang tak utuh bisa memicu asumsi-asumsi liar dimasyarakat.

"Jadi, apabila pemeriksaan paling tidak sudah selesai satu fase, baru sampaikan ke publik. Jangan baru seperempat fase sudah konpers (konferensi pers)," ujarnya.

Terakhir, Sahroni menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi Polri dalam menangani kasus kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pihaknya bakal terus memantau setiap perkembangan kasus yang ditangani oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya sebagai Wakil Ketua terus memantau perkembangan kasus tersebut dan saya tidak bisa mengintervensi, karena itu bagian dari internal mereka yang harus diselesaikan secara profesional untuk disajikan ke publik. Saya kira apapun hasil pemeriksaannya, harus dibuka secara transparan ke publik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meminta Polri mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J. Sebab, Jokowi tidak ingin ada yang ditutup-tutupi dari kasus tersebut.

Jokowi pun menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar tidak ada spekulasi yang muncul di masyarakat. Menurutnya, keterbukaan Polri dalam kasus ini juga akan berdampak baik pada kepercayaan publik.

"Usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan," kata Jokowi di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/7).

"Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," lanjutnya.

Tag : #dpr    #komisi iii dpr    #politik    #   

Baca Juga