Menlu Inggris Kunjungi China untuk Pulihkan Hubungan yang Terkoyak

PARBOABOA, Paris - Rusaknya hubungan Pemerintah Inggris dan China hingga kini tak kunjung mendapat titik terang.

Untuk itu, Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly, berencana mengunjungi China pada Rabu (30/8/2023) besok. 

Ini merupakan kunjungan pertama petinggi senior Inggris ke China dalam lima tahun terakhir. Setiba di Beijing, Cleverly berharap akan bertemu dengan Menlu China, Wang Yi.

Sebelum keberangkatannya, Cleverly telah menyatakan bahwa isolasi ekonomi terhadap China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merupakan kesalahan.

Menurutnya, keterlibatan China penting dalam isu-isu seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan proliferasi nuklir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, juga telah mengungkapkan, kedua negara harus bekerja bersama untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan bagi masyarakat.

Masalah Hubungan Inggris-China

Hubungan antara Inggris dan China telah rumit dan terganggu selama bertahun-tahun akibat berbagai ketegangan, termasuk dalam masalah keamanan dan dugaan pelanggaran HAM. 

Masa pemerintahan PM Boris Johnson telah menyaksikan hubungan ini merosot, terutama setelah keputusan membatasi investasi China dan melarang perusahaan Huawei dari jaringan 5G Inggris pada 2020.

Tak hanya itu, ketegangan juga muncul terkait isu-isu seperti kebebasan di Hong Kong dan perlakuan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Dilansir dari lordslibrary.parliament, ada beberapa permasalahan utama yang memperumit hubungan ini antara lain:

1. Geopolitik

Inggris dan China memiliki pandangan berbeda dalam berbagai isu geopolitik, salah satunya konflik dengan Taiwan. 

Konflik China-Taiwan muncul karena pemerintah Beijing terus mengklaim Pulau Taiwan sebagai wilayahnya yang membelot. Padahal, Taiwan mengklaim negaranya telah berdaulat dan memiliki pemerintah yang demokratis. 

Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, China terus melancarkan tekanan-tekanan militernya terhadap Taiwan, termasuk mengirim ratusan pesawat perang ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Sebagai respons, Taiwan terus berupaya memodernisasi militer dan membeli sejumlah besar aset dan senjata militer dari Amerika Serikat (AS).

Melihat konflik keduanya, Inggris telah lama meminta agar China tak menggunakan militer dan lebih mengedepankan cara damai untuk menyelesaikan masalah dengan Taiwan.

Inggris juga memperingatkan China bahwa serangannya ke zona pertahanan udara Taiwan merupakan manuver berbahaya dan dapat memicu konflik yang lebih luas.

2. Hak Asasi Manusia

Pemerintah Inggris telah mengkritik perlakuan China terhadap kelompok minoritas, salah satunya Muslim Uighur di Xinjiang..

Muslim Uighur yang mendiami Provinsi Xinjiang, merupakan satu dari dua kelompok muslim yang mendiami China sehingga wilayahnya disebut Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR). 

Kelompok muslim ini sangat menjunjung tinggi budaya mereka dan tidak mau berasimilasi ke dalam masyarakat mayoritas China. 

Atas sikap itu, dengan berkedok upaya kontra terorisme dan anti-separatisme, pemerintah China mendiskriminasi etnis Uighur dan membatasi ekspresi agama dan budaya mereka.

Menanggapi sikap China tersebut, pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat senior China dan Biro Keamanan Publik Daerah Otonomi Xinjiang.

Sebelum China, Uni Eropa telah terlebih dulu menjatuhkan sanksi serupa atas sikap China tersebut.

3. Keamanan Siber

Inggris khawatir akan risiko keamanan siber serta ancaman dari perusahaan China, termasuk peran Huawei dalam pengembangan infrastruktur 5G di negara itu.

Maka dari itu, Pemerintah Boris Johnson saat itu melarang perusahaan telekomunikasi memasang perangkat 5G terbaru Huawei mulai September 2021. 

Bahkan sebelumnya, Inggris memerintah perusahaan telekomunikasi untuk mencopot semua perangkat 5G Huawei yang sudah terpasang pada infrastruktur mereka paling lambat 2027.

4. Sanksi dari China

China telah memberlakukan sanksi terhadap sejumlah individu Inggris, termasuk anggota parlemen dan House of Lords, sebagai tanggapan terhadap tindakan Inggris dalam hal tertentu, salah satunya membela minoritas muslim Uighur.

Sejumlah individu dan organisasi seperti China Research Group, Conservative Party Human Rights Commission, Uyghur Tribunal, and Essex Court Chambers mendapat sanksi dari China. 

Orang-orang tersebut beserta keluarga dilarang berkunjung ke China, Hongkong dan Makau. Properti mereka di China pun dibekukan.