MK Putuskan Syarat Capres Cawapres, Narasi Hoaks Pemilu 2024 Berubah?

PARBOABOA, Jakarta - Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) akan menimbulkan efek berbeda pada pemilu 2024, termasuk masalah hoaks. 

Jika ada salah satu calon capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun, maka potensi penggunaan materi hoaks SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) pada pemilu 2024 bisa berkurang. 

Hal ini diungkapkan Co-Founder Redaxi, Astari Yanuarti kepada PARBOABOA, Rabu (18/10/2023). 

"Soal apakah isu SARA yang masih akan dominan dipakai oleh penyebar hoaks politik, ada korelasi dengan siapa pasangan capres-cawapres yang resmi berkompetisi nanti," katanya.

Meski demikian, bukan berati masalah hoaks berkurang. Diperkirakan, materi hoaks politik akan berganti isu lain misalnya kompetensi anak muda vs orang tua, rekam jejak, hingga kasus-kasus hukum. 

Sebagai informasi, selama musim pemilu 2019, hoaks politik yang beredar memang paling banyak menyangkut SARA. 

Bila kondisi ini yang terjadi, kata Astari, maka polarisasi yang terjadi di masyarakat bisa lebih kecil, tidak setajam yang terjadi pada Pemilu 2019. 

Namun apabila kondisi ini tidak terjadi dan hoaks SARA tetap muncul dalam beberapa bulan mendatang, maka dampaknya tetap bisa diminimalisir berkat kerja sama dari banyak pihak dalam mengedukasi publik agar cerdas memilah informasi di media sosial. 

Data Hoaks Pemilu Indonesia 2019 

Bila terkait jumlah, maka pola penyebaran hoaks politik pada Pemilu 2019, tercatat mulai meningkat sejak beberapa bulan sebelum pencoblosan. 

Tren sebaran hoaks menunjukkan tren menurun pascapencoblosan.

Data tim AIS Kemenkominfo menyebut, jumlah hoaks politik di bulan pencoblosan, April 2019, mencapai 501. Jumlah ini paling banyak selama musim pemilu 2019.

Sebelumnya, pada Agustus 2018, jumlah hoaks politik tercatat berjumlah 25. 

Pada bulan September mencapai 27, Oktober berjumlah 53 hoaks, November 63, dan Desember 75. 

Hingga memasuki bulan Januari 2019, muncul 175 hoaks, Februari sebanyak 353, dan Maret 453.

Jumlah hoaks lantas tercatat menurun di bulan Mei menjadi 402, Juni 330 hoaks, Juli 348 hoaks, Agustus 271, dan September sebanyak 280.

Pada Pemilu Serentak 2024, pola serupa diprediksi akan terulang kembali.

Namun sampai bulan Oktober ini atau empat bulan sebelum hari pencoblosan, jumlah hoaks politik tidak sebanyak di musim Pemilu 2019, bahkan bisa dikatakan turun drastis.

Tim AIS Kemenkominfo mencatat, hoaks politik hanya berjumlah 81 hoaks sepanjang Januari hingga awal Oktober 2023. 

Di periode ini, bulan Agustus 2023 menjadi yang paling banyak terjadi penyebaran hoaks politik yakni mencapai 18. 

Astari kembali mengingatkan, potensi peningkatan jumlah hoaks politik meningkat masih terbuka sampai bulan Februari 2024. 

Hal ini mengingat musim kampanye yang belum dimulai.