Suara PSI Melonjak Tajam, Pengamat: Bawaslu Tidak Bekerja, Bubarkan Saja!

PARBOABOA, Jakarta – Lonjakan perolehan suara dalam hasil hitung manual (real count) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pusat perhatian.

Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Jokowi itu, mengalami kenaikan suara yang cukup signifikan hanya dalam tiga hari. 

PSI awalnya mengoleksi sebanyak 2.171.907 suara atau 2,86  persen pada Kamis (29/02/2024). Namun, pada Sabtu (2/03/2024), suara partai berlambang mawar itu meningkat menjadi 2.402.268 suara atau 3,13 persen.

Artinya, terjadi penambahan sekitar 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari, dari penghitungan yang dilakukan di 2.240 tempat pemungutan suara (TPS).

Begitu pun dengan hasil Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. Dimana suara PSI naik dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024, pukul 12.00 WIB, menjadi 2.402.026 suara pada 2 Maret, pukul 14.00 WIB. Data ini mengacu pada jumlah penghitungan di 541.298 dari 823.236 tempat pemungutan suara, yang mencakup 65,75 persen.

Ledakan suara tersebut menandakan bahwa perolehan suara sementara PSI memiliki selisih yang signifikan dari quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei.

Berdasarkan hasil hitung cepat, PSI adalah salah satu dari beberapa partai yang gagal mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Litbang Kompas misalnya, mencatat bahwa PSI hanya memperoleh 2,8  persen suara dari total seratus persen suara yang ada. 

Komisioner KPU, Idham Holik, menyatakan bahwa ia tidak memahami masalah terkait lonjakan kenaikan suara PSI yang tercatat di Sirekap. Akan tetapi, kata dia, terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan perolehan suara di Sirekap. 

Karenanya, KPU terus berusaha untuk menyelaraskan data Sirekap dengan data real count di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya tidak mengetahui jumlah data yang sedang dalam proses akurasi karena ia tidak memiliki akses langsung ke data tersebut," ujar Idham di Jakarta, Sabtu (2/03/2024).

Idham mengingatkan bahwa data yang dipublikasikan di situs real count KPU tidak akan dijadikan dasar dalam pengumuman hasil pemilu. 

“Perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI. Penetapannya pun berdasarkan Undang-Undang Pemilu," jelasnya.

Sementara Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menilai penambahan dan pengurangan perolehan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. 

"Kenapa hanya PSI yang menjadi sorotan? Fenomena yang sama terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima PARBOABOA, Minggu (3/3/3034).

Grace pun menyoroti antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU yang juga terjadi pada partai-partai lain. Survei Indikator Indonesia, jelasnya, menunjukkan bahwa PKB meraih hasil 10,65 persen, tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen, atau ada penambahan 0,91 persen.

Selain itu, Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen, alias selisih 0,55 persen. "Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan bermain opini yang menyesatkan publik," jelasnya.

Bubarkan Bawaslu

Menyoroti anomali suara PSI, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan lembaganya menghormati hasil rekapitulasi suara sementara yang dilakukan KPU terkait lonjakan suara PSI yang mencapai 3,13 persen dalam sepekan.

Apalagi menurutnya, pihak KPU sendiri sudah membantah soal dugaan-dugaan kecurangan dengan menyebut perolehan suara PSI didasari pada hasil yang ada di setiap TPS. 

Meski demikian, menurutnya, tidak mudah untuk percaya terhadap KPU, mengingat tingkat kepercayaan lembaga tersebut memang sedang tidak stabil.

“Tak heran jika akhirnya banyak pihak yang terus menduga-duga adanya permainan di balik proses perhitungan suara," kata Lucius.

Terlepas dari semua itu, Lucius justru mempertanyakan kerja Bawaslu untuk memastikan akurasi dan data yang disampaikan melalui Sirekap itu bisa dipertanggungjawabkan.

“Karena dari semua proses ini, kerja Bawaslu hampir tidak kelihatan. Bawaslu yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu justru menyembunyikan diri di gua-gua apa gitu, kerjanya nggak jelas,” kata Lucius di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Bawaslu harusnya bertindak lebih proaktif untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum tetap terjaga.

Namun, akan menjadi masalah jika Bawaslu hanya sebatas mengonfirmasi dugaan kecurangan yang diajukan, tanpa mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut. 

“Saya rasa sudah semakin layak lembaga ini dibubarkan. Dari pemilu ke pemilu, kita tidak pernah merasa bahwa semua teriakan kecurangan itu bisa dipuaskan oleh hasil kerja Bawaslu. Lalu, sudah berapa periode puluhan triliun sudah dihabiskan untuk membiayai lembaga yang tidak penting ini. Untuk apa kita pertahankan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan pihaknya sedang mengkompilasi laporan berkaitan dengan perbedaan suara PSI dalam Sirekap KPU dengan foto dokumen formulir Model C Hasil Plano.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu mengkompilasi seluruh masukan," kata Lolly di Gedung KPU, Jakarta, (Senin, 4/03/2024).

Saat ini Bawaslu sedang berkoordinasi dengan jajarannya untuk mencermati rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

“Kami melakukan pencermatan dari  kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi. Termasuk mengkompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi,“ tuturnya.