Sungai Cihoe Mengering, Warga Ridogalih Andalkan Truk Bantuan Air saat Kemarau Panjang

PARBOABOA, Jakarta - Musim kemarau yang berkepanjangan imbas fenomena cuaca El Nino menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya mengalami kekeringan. Tak terkecuali di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Di kecamatan itu, masyarakat hanya mengandalkan truk bantuan air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, karena Sungai Cihoe yang menjadi satu-satunya andalan warga turut kering.

Ketua RT 02 di Dusun II Bedeng di Desa Ridogalih, Engkos menyebut kekeringan di wilayahnya mulai terasa di awal Agustus.

Masyarakat di sana pun sempat menggali sumur untuk dijadikan sumber mata air, namun tak juga membuahkan hasil yang optimal. Beberapa dari warga bahkan menggali hingga kedalaman 40 meter, namun air tak juga ditemukan.

"Masyarakat sangat bergantung pada pengiriman truk bantuan air," katanya diamini Ketua RT 01, Dusun III Cihoe di Ridogalih, Ahmad saat diwawancara PARBOABOA.

RT 01 yang dipimpin Ahmad juga mengalami kekeringan, karena warga di sana sangat bergantung pada Sungai Cihoe.

Ahmad menambahkan, warga masih berharap adanya akses air bersih lewat PAM Kabupaten Bekasi. Namun, pemkab menjanjikan akses air bersih sampai ke Ridogalih 2024 mendatang.

“(Air sungai) masih bersih aman, cuman enggak sebersih dulu. Tapi ada kemungkinan lima tahun sepuluh tahun ke depan enggak bakalan itu. Kayaknya dipake mandi juga riskan. Bahaya. Kalo udah banyak rumah, banyak kontrakan berarti sampah masuk ke kali,” katanya.

ketgamb Sungai Cihoe yang menjadi satu-satunya andalan warga untuk mendapatkan air bersih. (Foto: PARBOABOA/Faisal Bachri) #end

Untuk mengatasi kekeringan, warga diwakili ketua RT masing-masing lantas melaporkan kekeringan tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Cibarusah dan Forum Penanganan Resiko Bencana (FPRB).

Menurut Anggota FPRB Kecamatan Cibarusah, Andi Sucitro, tugas lembaga tersebut adalah memastikan distribusi air kepada warga tepat sasaran.

"Operasi penyaluran air sudah berlangsung sejak tiga bulan," katanya kepada PARBOABOA.

Andi mengatakan, bantuan air ini didapatkan dari berbagai instansi pemerintahan seperti kepolisian, partai politik hingga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Teman-teman FPRB bekerja sama yang tingkat desa bersama sekdes dan RT-RW sehingga dapat informasi akurat ya dari segi sisi lokasi. Dari instansi pemerintah, BPBD dari sejak status darurat, kemudian PMI selebihnya stakeholder dari CSR perusahaan,” imbuhnya.  

Andi juga membenarkan penggalian air tanah yang menggunakan pompa satelite atau artesis yang dilakukan warga tidak berhasil menemukan air, sehingga memerlukan jaringan PDAM.

"Akses air pam belum merata karena tingginya biaya pemasangan perdana walaupun harga kubiknya lebih murah," katanya.

Berdasarkan data harian BPBD Kabupaten Bekasi per Jumat (27/10/2023), distribusi air menggunakan truk mencapai 38 ribu liter ke Cibarusah, Bojongmangu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Tambun Utara dan Babelan. Total air tersalurkan mencapai 7,8 juta liter.

Hujan Baru Turun Pertengahan November

Sementara itu, BMKG mengakui mulai terjadi transisi gradual menuju musim hujan di akhir Oktober, terutama daerah yang ada di selatan Khatulistiwa.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Klimatologi, Ardhasena Sopaheluwakan, hujan baru akan turun lebih banyak di awal dan pertengahan November.

"Keadaan ini terjadi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kemarau ini sendiri sudah terasa sejak Juli 2023," katanya saat dihubungi PARBOABOA melalui telepon seluler, Jumat (28/10/2023).

Ardhasena menyinggung fenomena El-Nino sebagai penyebab kemarau panjang yang berujung kekeringan.

“Musim kemaraunya juga lebih panjang karena El-Nino ini jadi dua hal tersebut, pertama kita musim kemarau kemudian datang El-nino memperparah kekeringan jadi kita lebih kering dan lebih panjang,” ungkapnya.

Meski telah memasuki transisi musim hujan, Ardhasena mengingatkan pemangku kepentingan untuk tetap menyiapkan infrastruktur pendukung untuk mengatasi kekeringan.

“Terakhir datang ke kita ini kan 2019, sebelumnya 2015. Jadi kita harus lebih siap untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Jangan sampai misalkan kita sudah musim hujan lalu lupa kalo kita mengalami kekeringan. Jadi kita harus membangun ketahanan air,” imbuhnya.

Perlu Investasi Jangka Panjang Cegah Kekeringan

Koordinator Walhi Jabar, Wahyudin menilai perlunya investasi jangka panjang untuk kelestarian alam dan akses sumber daya alam berkelanjutan.

Ia menyebut, penanganan kekeringan memerlukan pendekatan pentahelix atau koordinasi lintas sektor, termasuk pengakuan pembangunan tidak berkelanjutan menjadi salah satu penyebab krisis air.

“Seperti kita ketahui, perubahan iklim sudah sangat nampak dirasakan. Sulitnya melihat atau mengetahui siklus iklim meskipun BMKG sudah melakukan sesuai tupoksinya. Perubahan atau krisis iklim itu sudah nampak, dirasakan, jelas, serta sangat sulit untuk diprediksi,” ucap Wahyudin kepada PARBOABOA, Sabtu (28/10/2023).

Wahyudin mengingatkan pemerintah harus mendorong reboisasi dan reforestasi, serta pemenuhan target ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah kota yang berfungsi untuk meresap tangkapan air di musim hujan dan mengeluarkan air di musim kemarau.

Di samping itu inisiasi masyarakat dapat juga mendukung penanganan kekeringan seperti pembuatan lubang-lubang biopori.

Wahyudin juga menyinggung potensi pembengkakan alokasi anggaran mitigasi bencana kemarau.

“Jadi di musim kemarau itu biayanya semakin tinggi, makanya ketika saya bilang kerusakan tidak sebanding dengan pemulihan. Ketika alam ini rusak, maka tidak memberikan kontribusi terhadap habitat manusia,” pungkasnya.