Penambahan 10 Ribu Vial Vaksin Imunisasi Dasar Bukti Negara Hadir di Simalungun

PARBOABOA, Simalungun - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany menilai, pengadaan dan penambahan vaksin untuk imunisasi dasar rutin akan berdampak positif menjaga kesehatan masyarakat.

Apalagi, penambahan jenis vaksin, kata Hasbullah menunjukkan pemerintah hadir dan menjalankan fungsinya mengurangi risiko penyakit seperti diare, kanker atau pneumonia kepada penduduk, khususnya anak-anak.

"Tugas pemerintah melalui vaksin ini adalah melindungi segenap bangsa terkhusus dari penyakit," katanya kepada PARBOABOA.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menambah total 10 ribu vial untuk dua jenis vaksin imunisasi rutin, Rotavirus (RV) dan Human Papilloma Virus (HPV) di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia mencegah penyebaran penyakit di Indonesia belum maksimal, tidak secepat dan setepat saat menangani virus COVID-19.

Selain itu, Hasbullah juga menyoroti anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak sesuai dengan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Masih jauh lebih kecil dari subsidi BBM yang tidak perlu. Subsidi BBM ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp300 triliun, sementara untuk kesehatan hanya sekitar Rp175 Triliun," kesalnya.

Hasbullah menilai, alokasi anggaran itu tidak sesuai dengan Pasal 28h ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) di Undang-Undang Dasar 1945 tentang Jaminan Sosial dan Kesehatan kepada masyarakat.

"Seharusnya negara memberikan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang dasar (UUD). Harusnya yang diprioritaskan lebih dulu adalah kesehatan. Dilakukan penambahan vaksin yang lebih banyak lagi seperti vaksin untuk Lansia, DBD dan lain-lainnya yang lebih penting," ucapnya.

Pemerintah saat ini, kata dia, bekerja masih berdasarkan perintah atau permintaan dari daerah. Bahkan, Hasbullah menduga ada permainan dalam penanganan subsidi BBM.

"Negara ini masih terjerat dukungan permintaan ataupun permainan subsidi BBM yang tidak ada dasarnya," jelas dia.

Hasbullah mengatakan, pemberian subsidi BBM, justru meningkatkan polemik yang saat ini sering terjadi di Indonesia yaitu polusi udara. Tingginya angka polusi saat ini justru menjadi penyebab timbulnya penyakit lain di Indonesia.

"BBM menimbulkan Polusi. Harusnya yang lebih banyak adalah dana untuk mencegah sakit," kesalnya.

Total APBN 2023 untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp178,7 triliun. Anggaran tersebut termasuk untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp46,5 triliun. Kemenkes juga memberikan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

Berikut rincian anggaran kesehatan di APBN 2023:

1. Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
2. Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
3. Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
4. Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
5. Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
6. Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
7. Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di 2023 sebesar Rp339,6 triliun. Alokasi anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$90 per barel dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) Rp14.800.

Dari alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi tersebut, kuota alias volume pertalite dijatah sebesar 29,07 juta kilo liter, LPG 3 kilogram 8 juta kilo liter dan solar sebanyak 17 juta kilo liter.